Detail Inovasi Perguruan Tinggi


Tema: Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bogor Raya
Judul: Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bogor Raya
Perguruan Tinggi: Universitas Ibn Khaldun
Jenis/sdm: dosen/0428056804#0421095601

Tahun: 2017

Sejak UUD 1945 diamandemen pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan secara mendasar. Perubahan ketatanegaraan dalam bidang Yudisial misalnya ditandai dengan munculnya lembaga peradilan maupun semi peradilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kemudahan bagi warga negara khususnya konsumen untuk menuntut ganti rugi atas buruknya keadaan barang atau jasa yang dikonsumsinya dari pelaku usaha. Keberadaan BPSK dewasa ini hampir mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali di Bogor Raya. Sayangnya karena BPSK di Bogor Raya dirasakan kurang efektif dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan mengacu pada persoalan pokok yaitu: apakah ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK sudah memadai?; apakah fungsi dan wewenang BPSK menurut hukum?; Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK?; Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap berbagai gejala atau fakta empiris maupun teori atau konsep dan norma mengenai : fungsi dan wewenang BPSK maupun hukum yang mengaturnya, tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Di Bogor Raya, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK di Bogor Raya. Dalam penelitian ini meggunakan metode penelitian hukum normatif empiris/sosio-yuridis dimana penentuan sampel dan populasi, menggunakan cluster random sampling yaitu sampel diambil dari populasi dalam satu tempat. Dalam hal ini, populasi penelitian adalah para dosen, karyawan dan mahasiswa Univ. Ibn Khaldun Bogor yang dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan survey kepada responden/informan selaku wakil dari keseluruhan konsumen di Bogor Raya. Hasil penelitian menyimpulkan: bahwa ketentuan pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Di Bogor Raya cukup memadai, namun semua ketentuan itu sebagian besar tidak diimplementasikan; fungsi dan wewenang BPSK menurut hukum ternyata merupakan lembaga quasi peradilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase atau tindakan preventif persengketaan konsumen dengan pelaku usaha antara lain: pengawasan terhadap pelaksanaan klausula baku maupun pemberian layanan konsultasi kepada konsumen; efektivitas pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK kurang maksimal; faktor pendorong pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK meliputi: adanya peraturan perundang-undangan yang memadai, dana hibah dari pemerintah daerah dll. Sedangkan faktor penghambat meliputi : rendahnya: tingkat pengetahuan konsumen di Bogor Raya terhadap eksistensi maupun fungsi dan wewenang BPSK, rendahnya sosialisasi mengenai BPSK, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia bagi pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Bogor Raya.