Detail Inovasi Perguruan Tinggi


Tema: HUKUM FORMAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Judul: HUKUM FORMAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA "Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 Dikaji Berdasarkan Pasal 158 Jo Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"
Perguruan Tinggi: Universitas Suryakancana
Jenis/sdm: dosen/0002085602

Tahun: 2017

Cita hukum sistem hukum pemutusan hubungan kerja Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan menegakan keadilan demi  kehidupan kebangsaan yang  adil, makmur dan sejahtera yang merata materiil dan spiritual, mengatur pergaulan hubungan industrial secara damai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan semua pihak seperti: kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, hak dan lain-lain terhadap yang merugikannya.

Pertumbuhan industrialisasi membawa konsekuensi semakin besarnya jumlah dan proporsi angkatan kerja yang terlibat dalam hubungan kerja yang berdampak kepada permasalahan hubungan industrial menjadi semakin rawan, permasalahan kerawanan tersebut merupakan penghalang dalam upaya mewujudkan cita hukum dari sistem hukum pemutusan hubungan kerja Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dipaparkan di atas.  Adapun yang menjadi faktor penyebab kerawanan  adalah bersumber dari aspek-aspek:  kondisi angkatan kerja pada umumnya, peraturan perundang-undangan, kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah.

Salah satu faktor rawan dari aspek peraturan perundang-undangan adalah norma kerja (labour legislation) yang diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal tersebut  memberikan hak secara sepihak kepada pengusaha untuk melakukan  pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang bersifat pidana.

Pasal tersebut  bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law) dan  asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 menyatakan Pasal 158 jo Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan permasalahan baru, yaitu sampai sekarang belum ada hukum formal yang mengatur pemutusan hubungan kerja yang didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh, buku ini mencoba menjawab hukum formal yang mengatur pemutusan hubungan kerja yang didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004.