Detail Inovasi Perguruan Tinggi


Tema: Hukum
Judul: ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP
Perguruan Tinggi: Universitas Presiden
Jenis/sdm: dosen/0000000

Tahun: 2016

Intervensi pemerintah dalam bisnis listrik menjadi penting karena menyangkut kedaulatan ekonomi, daya saing industri dan daya beli rendah. Intervensi pemerintah dalam pemenuhan pasokan listrik nasional umumnya berbentuk subsidi.Pemerintah subsidi listrik untuk masyarakat dan industri sebagai konsumen listrik dengan harga yang ditetapkan pemerintah, atau dalam hal ini dikenal sebagai tarif listrik (TDL). tarif listrik adalah rata-rata lebih rendah daripada biaya untuk produksi listrik Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak PK yang diajukan oleh SP PLN dengan pertimbangan hakim menilai bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak membuka kemungkinan pemisahan bisnis (unbundling) dalam unbundling listrik tetapi dimaksudkan untuk menenangkan Hukum 30/2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2002 sebelum dibatalkan MK. asal 3 dan Pasal 4 dari UU telah memberikan batas. Jadi ketentuan unbundling yang ada dalam Undang-Undang berbeda dari unbundling dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika undang-undang yang telah dibatalkan, definisi unbundling adalah pemisahan pembangkit listrik 3 komponen.yaitu, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, unbundling tidak mengandung tiga hukum komponen pemisahan diujimaterikan itu.Dalam tarif listrik ditentukan oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang BUMN juga diberikan prioritas utama dalam menangani bisnis listrik. Jadi ada perusahaan ada milik lokal, perusahaan swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan listrik di suatu wilayah.