Detail Inovasi Perguruan Tinggi


Tema: HUKUM KEPEGAWAIAN
Judul: PENERAPAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN)
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Hukum Garut
Jenis/sdm: dosen/0408067504

Tahun: 2017

Peraturan Disiplin PNS merupakan aturan yang berisi tentang kewajiban, larangan bagi PNS dan apabila kewajiban dan larangan tersebut dilanggar atau tidak ditaati akan diberikan sanksi. Pelanggaran disiplin PNS yang kerap terjadi ini mengakibatkan menurunnya nilai kedisiplinan PNS. Faktor penyebabnya adalah karena ketidakjelasalan pengembangan karier, kesalahan penempatan jabatan dan ketidak sesuaian kompetensi yang dimiliki dengan jabatan. Pemerintah daerah Kabupaten Garut salah satu yang sering terjadi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Akan tetapi penerapan hukuman disiplinnya berbeda dengan pemerintah daerah yang lain. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin PNS daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, yang selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan penelitian, bahwa Penerapan hukuman disiplin PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Garut secara aspek formal memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, karena tindakan yang menjadi kewenangan dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat yang berwenang memberi hukuman terhadap PNS yang melanggar disiplin PNS telah dilaksanakan, namun dari aspek materiil penerapan hukuman disiplin PNS kurang memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena aspek formalnya, yaitu aturan hukumnya masih tidak jelas. Batasan pengertian materi aturan terhadap alasan-alasan untuk penerapan hukuman disiplin pada Pasal 8 angka 3, dan Pasal 10 angka 3, tidak membatasi pengertian tentang ‘unit kerja’ dengan ‘pemerintah dan/atau Negara’. Dalam konteks PNS aturannya bersifat nasional, oleh karenanya dalam penerapan hukuman disiplin para pemangku jabatan yang berwenang memberikan hukuman disiplin dapat melakukan tindakan secara subyektif tergantung alasannya apakah alasannya dapat berdampak pada ‘unit kerja’ atau berdampak pada ‘pemerintah dan/atau Negara’ yang jelas kedua alasan ‘dampak’ itu berbeda dalam dasar penerapan hukuman disiplinnya.