Detail Inovasi Perguruan Tinggi


Tema: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika ISSN : 2089-3310 Volume 3, Nomor 2, Juni 2014
Judul: DAMPAK PENERIMAAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
Perguruan Tinggi: Universitas Widyatama
Jenis/sdm: dosen/0924018001

Tahun: 2014

engalihan pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lambatnya jumlah daerah menerima pelimpahan PBB-P2 khususnya untuk daerah kabupaten salah satunya disebabkan oleh bias dari undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang terbaru yaitu undang-undang ini lebih menguntungkan wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten (pedesaan) hal ini nampak dari potensi penerimaan PBB-P2 yang diperoleh wilayah perkotaan lebih besar. Sementara pada sisi biaya pungut PBB-P2 (pedesaan) kurang efisien.

Penelitian ini menggunakan data sekunder penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013  dari 88 Kab dan kota( 44 Kota dan 44 Kabupaten)  yang tersebar di seluruh indonesia. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan pusat dan daerah

Hipotesa Terdapat perbedaan jumlah  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah kota versus pemerintah kabupaten.

tabel independent sample test menunjukkan bahwa F hutung levene test sebesar 7.726 dengan propbabilitas 0.32, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa memiliki variance yang berbeda. Atau dengan kata lain  bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota dan pemerintah daerah memiliki perbedaan perbedaan penerimaan secara signifikan.

 

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota